KEMANA LAGI RAKYAT HARUS MENGADU? : Air mata di Mesuji, Provinsi Lampung

KEMANA LAGI RAKYAT HARUS MENGADU? : Air mata di Mesuji, Provinsi Lampung


Sengketa tanah di mesuji memang sarat kepentingan oknum tertentu. Tanah yang sudah bertahun – tahun menjadi tempat tumbuh berkembang dan menjalani hidup turun – temurun harus diganggu gugat dengan pihak pemodal/perusahaan. Namun tiba – tiba PT.BSMI menciptakan ketidaknyamanan dan mimpi buruk bagi masyarakat setempat. Masuknya PT.BSMI pada tahun 1994 menjadi awal penderitaan masyarakat. Seperti penjajah, PT. BSMI sempat mengiming – imingi ‘surga’ bagi masyarakat setempat, namun yang ada hanya jerit tangis dan gumpahan darah yang menucur di tanah Mesuji hingga sekarang.
Awalnya pihak PT dan warga setempat telah menyepakati perjanjian, bahwa :

 – Akan ada akses berjalan (Pembangunan dalam sektor transportasi)

– Tenaga kerja bagi warga
– Ladang plasma untuk warga
Perjanjian ini nyatanya sampai sekarang hanya mimpi yang tiada kunjung ada. “Kalau akses berjalan ada, barangkali pembangunan di daerah ini, tentunya akan membaik dan bisa diakses dari luar.” Namun seberapa banyak masyarakat khususnya masyarakat di provinsi Lampung yang mengetahui daerah ini, bahkan selama bertahun – tahun konflik terjadi disana, tidak banyak yang mengetahuinya dan media juga tidak bisa mengaksesnya. Ini menjadi kontra dengan apa yang menjadi perjanjian Pihak PT. BSMI dengan warga tentang akses berjalan.
Kemudian, perjanjian awal yaitu pihak PT akan mempekerjakan warga, nyatanya tidak dilakukan. Kalaupun pernah dipekerjakan itu pun hanya berlangsung sesaat karena warga merasa bahwa mereka tidak dipekerjakan disebabkan pihak PT hanya mempekerjakan warga selama 10 hari dalam 1 bulan sehingga warga merasa tidak seperti dipekerjakan dan tidak mempunyai pekerjaan.
Sedangkan ladang plasma yang dijanjikan, hingga hari ini kejelasannya masih bias. Ladang plasma yang seharusnya keuntungan/hasil panennya dibagi kepada pihak warga, ternyata tidak dilakukan pihak PT. Ini menyulut emosi warga apalagi warga juga membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam mempertahankan hidup. Oleh karena itu konflik antara warga dan PT menjadi semakin tinggi.

Semula, tanah yang di pakai menjadi perkebunan milik PT adalah milik warga. Namun seiring waktu pihak PT mulai melebarkan daerah perkebunannya yang mengambil tanah adat milik warga yang sudah bertahun – tahun menjadi ladang mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka.
Sungguh miris memang, dimana PT yang menjadi penguasa di tanah mereka menindas warga dan merampas milik empunya mereka dengan strategi – strategi yang kotor dan bahkan tidak urung menyebabkan jatuhnya korban jiwa. PT.BSMI meminta pendampingan pihak kepolisian dalam hal ini Brimob untuk melindungi mereka. Tetapi rakyat yang harusnya dilindungi bukan pihak PT, malah harus terbunuh dan diintimidasi oleh pihak kepolisian.
Hal ini semakin ‘berdarah’ ketika bulan Nopember tahun 2011, pihak kepolisian menyarangkan pelurunya dari jarak beberapa meter dengan peluru asli bukan peluru karet. Tembakan ini menyebabkan peluru yang masuk akhirnya keluar lagi melewati bagian kepala warga dan warga pun tewas di tempat.
Gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada lagi perikemanusian sesema bangsa karena ‘imbalan’ yang diberikan pihak PT lebih menggiurkan sepertinya.
Selain 1 korban tewas pada pertikaian Nopember 2011 antara pihak kepolisian dan warga, masih ada beberapa yang terluka akibat terkena tembakan peluru asli para brimob. Sungguh mengerikan, pertikaian pihak kepolisian dengan senjata api dan warga dengan jerit tangis.

Konflik yang sebenarnya sudah lama berlangsung ini memang sepertinya sengaja dibuat ‘dingin’ dan kurang diekspos. Pihak DPD ataupun DPRD hanya bisa menggunakan telinganya bagi kaum pengusaha bukan bagi rakyat proletar. Hingga sekarang pemerintah, masih ‘anteng’ melihat konflik ini seolah – olah ini konflik klasik yang sudah biasa terjadi di negeri. Padahal sudah berapa jiwa yang teregang dan sudah berapa banyak air mata yang ‘mendanau’.

Tiada bentuk bukti konkret yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Pemerintah bahkan memberi ruang kepada pihak perusahaan untuk memperluas lahan perkebunan yang dirampas dari tanah – tanah warga.

Lalu kemudian, kemanakah rakyat harus mengadu jika pemerintah dan kepolisian telah beralih fungsi?
Kepolisian dan Pemerintah telah menjadi ‘keset’ pengusaha.
Ini peristiwa adalah sepenggal realita yang terjadi akan membuka sederet tabir peristiwa lainnya yang lebih mencengangkan tentang nasib rakyat yang semakin terpuruk.

Berikut ini dokumentasi yang diperoleh GMKI cabang Bandarlampung dari lokasi pengungsian dan video wawancara dengan salah satu warga pengungsi konflik di Mesuji :

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s