LAUT INDONESIA MASIH ABU – ABU

LAUT INDONESIA MASIH ABU – ABU
Apakah Indonesia sudah menjadi negara maritim?
Pengakuan yang selama ini masih bias adalah ‘prestise’ Indonesia sebagai Negara maritim, karena jika kita melihat indikator objektif, barangkali tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Indonesia seyogianya disebut sebagai negara maritim tetapi masih dalam ‘telur keparadoksan’ dan belum menetas.

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang konteks Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan laut yang melimpah, kita perlu membukaalur sejarah, apalagi mengingat Indonesia pernah memiliki laut yang cukup luas dulunya.
Pada zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, kita pernah memiliki nusantara yang terdiri dari beragam kepulauan dan laut yang luas. Bahkan beberapa kawasan yang sekarang telah menjadi negara – negara di Asia Tenggara dulunya pernah menjadi bagian dari nusantara kita, mulai dari Timor – Timor, Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia dan beberapa daerah Thailand. Dan sekarang banyak dari bagian – bagian itu, telah menjadi negara tersendiri yang tidak lagi puzzle dari NKRI seiring berjalannya waktu. Kemudian, selain itu Indonesia juga memiliki laut dan garis pantai yang luas serta mendapat predikat sebagai negara bahari dan memiliki pelaut – pelaut tangguh. Nenek moyang kita adalah pelaut – pelaut yang bisa mengarungi lautan yang luas baik untuk berdagang maupun melakukan pelayaran jauh untuk mencari suatu daerah.
Potensi laut yang cukup besar menjadikan Indonesia memiliki perdagangan laut yang strategis. Barulah ketika negara asing mulai masuk ke Indonesia, perlahan laut kita mulai dikuasai asing secara perlahan. Awalnya hanya berdagang, lalu dalih ini yang kemudian berubah menjadi bentuk penjajahan dan penindasan.
Indonesia memiliki SDA Laut yang sangat besar dan potensial untuk kesejahteraan bangsa seperti potensi budidaya laut (Marine Culture) seluas 24 juta hektar dengan potensi produksi  46,7 ton/tahun, potensi budidaya air payau 913.000 hektar dan potensi kelautan lainnya misalnya potensi energi dari gelombang laut, laut sebagai tempat pariwisata, industri maritim, pertambangan, dan laut juga mengandung banyak mineral di dasar laut yang bisa dimanfaatkan. Tetapi permasalahannya adalah pengelolaan yang dilakukan masih belum optimal. Dan kekurangmampuan bangsa kita untuk mengelola SDA ini, ternyata menjadi bola salju untuk kita sendiri sehingga memantik bangsa lain untuk mencoba mengambil alih SDA kita. Setidaknya inilah realitas yang terjadi dari pra proklamasi hingga pasca reforamasi, dari zaman Gajah Mada hingga zaman para aktivis. Danpeluang ini (kekurangmampuan pengelolaan SDA) bisa dilihat bangsa asing, sehinggatimbul antusias dari Negara luar untukterus ‘menjajah Indonesiabaik melalui persaingan kompetensi ataupun secara radikal karena melihat potensi – potensi SDA Indonesia yang potensial khususnya SDA laut negara kita.
Pengakuan Indonesia secara de facto dan de joure sebagai negara merdeka memaksa masyarakat seharusnya agar bisa mandiri dan berpikir bagaimana bisa mengelola SDA yang banyak ini untuk kesejahteraan bangsa. Namuntuntutan ini ternyata belum bisa dijawab bangsa kita dengan responsif. Ternyata bangsa kita belum siap secara SDM untuk mengelola SDA yang melimpah. Psikis sebagai ‘budak’ masih menyelimuti masyarakat kita saat ini,sehingga tidak banyak SDM cakap dan profesional yang bisa secara optimal mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut kita sebagai potensi yang bisa dikelola sebagai salah satu kekayaan negara demi permasalahatan orang banyak.
Dewasa ini pemahaman dan kesadaranterhadap peluang pengembangan kelautan Indonesia pun masih sangat kurang. Padahal jika dikalkulasikan dan dianalisis,, Indonesia bisa memperoleh keuntungan dari potensi laut dandapat menutupi anggaran untuk APBN negara jika pengembangan laut dilakukan dengan baik.
Pada dasarnya peluang untuk mengembangkan kelautan kita cukup terbuka lebar. Menurut Prof. Dr. Hasan Sitorus, Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan di salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara dalam tulisannya mengutarakan bahwa perluang pengembangan kelautan Indonesia sangat baik didasarkan pada beberapa faktor diantaranya, meningkatnya beberapa permintaan seperti produk perikanan di pasar domestik dan internasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun, minat pengunjung (turis) lokal dan internasional rekreasi pariwisata pantai semakin tinggi, tenaga kerja tersedia walalupun belum mumpuni, dan adanya political will (kemauan politik) dari pemerintah untuk memajukan sektor kelautan.(1)
Namun lagi – lagi, tetap saja peluang ini masih belum bisa diakomodir dengan optimal dan tentu saja hasil yang diperoleh dari pemanfaatan kelautan kita masih kurang. Dan sepertinya apa yang telah dimanifestasikan nenek moyang kita dulunya, akan menjadi sia – sia. Laut yang telah diarungi dan diklaim sebagai milik nusantara Indonesia, kelakhanya akan menjadi sejarah belaka.
Indonesia negara agraris atau negara maritim?
Indonesia memiliki bermacam pulau, mulai dari ukuran kecil, sedang dan besar. Oleh karena itu secara geografis, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Dan semua pulau menjadi satu kesatuan dalam sebuah negara kesatuan – NKRI. Selain memiliki banyak pulau ternyata negara Indonesia memiliki daratan yang cukup luas. Selain luas, tanah Indonesia juga subur. Sampai – sampai pernah terlontar; “apapun yang dilempar ke tanah Indonesia akan tumbuh karena tanah Indonesia dikenal amatlah subur”. Segala jenis tanaman yang bermanfaat bisa ditanam, sehingga sudah sepatutnya Indonesia disebut sebagai negara agraris. Kita patut berbangga karena Indonesia memiliki tanah yang sedemikian baik. Tetapi kebanggaan hanya tinggal kebanggaan. Tanah yang ternyata memiliki potensial yang baik tidak bisa mensejahterahkan bangsa ini. Kita hanya memiliki kebanggaan yang tidak bisa kita manfaatkan. Kemampuan SDM Indonesia saat ini belum mumpuni dalam mengelola tanah yang subur untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agraris sejati. Bahkan kita harus mengimpor beras dari negara lain. Padahal Indonesia sejatinya bukan di posisi pengimpor melainkanseharusnya sebagai negarapengekspor beras ke negara lain mengingat kita memiliki tanah yang subur dan sangat memungkinkan untuk menghasilkan beras yang melimpah dan berkualitas. Yang lebih memilukan lagi, Indonesia menjadi negara pengimpor terbesar di dunia 1,2  ton sampai 1,5 ton pertahun. Bukan hanya beras, gandum juga ternyata banyak diimpor dari negara lain. Menurut data statistik, Indonesia harus mengimpor gandum sekitar 5,8 juta ton per tahun. Padahal gandum bisa saja dihasilkan dari negara Indonesia yang notabene memiliki tanah yang cukup subur untuk digunakan masyarakat menanam gandum sebagai kebutuhan pangan. Sebagai ‘negara agraris’ ;katanya, ternyata lagi – lagi kita mengimpor bahan pangan yaitu kedelai dari luar negeri. Menurut catatan Sucofindo(2), dari Januari sampai Agustus 2010, impor kedelai kita 1.243.400 ton. “Kalau kuartal terakhir trennya sama, berarti satu tahun impor kedelai kita sekitar dua juta ton”. Dan ditambah lagi, ternyata kita juga harus mengimpor gula.
Bahan – bahan pangan diatas pada dasarnya bisa ditanam di negara kita bahkan memungkinkan untuk dapat menghasilkan kulitas yang baik.
Kemanakah ‘prestise’ bahwa negara Indonesia adalah negara agraris yang selama ini didengungkan dan apakah Indonesia masih layak disebut sebagai negara agraris?
Barangkali hanya slogan stereotip yang berangkat dari sejarah dan sama sekali semua kekayaan alam yang melimpah masih saja belum bisa mensejahterahkan rakyat.
Kembali mengorek sejarah, dulunya bangsa Indonesia memiliki pelaut – pelaut tangguh seyogianya. Setidaknya bukti sejarah pernah memberitahu kita bahwa Indonesia pernah menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan negara luar melalui perdagangan laut. Dan diperkuat dengan alkisah kerajaan Majapahit dimana Indonesia memiliki laut yang nan luas dan pertahanan laut yang kuat. Indonesia pernah memiliki pelaut yang tangguh bahkan bisa disandingkan dengan pelaut dunia seperti Columbus yang pernah mengelilingi dunia.
Maka dari itu, selain memiliki tanah yang subur, Indonesia juga memiliki perairan yang luas sampai sekarang. Dan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, menyatakan bahwa “Seluruh perairan antar pulau di Indonesia sebagai wilayah nasional”, dimana laut menjadi penghubung antar pulau bukan sebagai pemisah. Dan Indonesia memiliki luas perairan 3,1 juta km2 sebagai Zona Ekonomi Ekskutif serta Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan seluruh perairan di wilayah ZEE ini termasuk yang ada didalam – dalamnya.
Pada dasarnya Indonesia juga memiliki panjang pantai terpanjang kedua dunia setelah negara Kanada. Panjang pantai Indonesia sekitar 81.000 km yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta menyimpan berbagai data metrologi maritim yang sangat vital dalam menentukan tingkat akurasi perubahan iklim global. Namun kesadaran ini ternyata belum bisa dipahami masyarakat. SDM untuk mengelola itu semua pun sangat minim.Kebijakan yang non-konseptual menjadikan negara Indonesia masih disegaliter artinya masyarakat kurang sadar bahwa derajat masyarakat dalam sebuah negara sama. Ini ditunjukkan dengan kejadian dan fakta dilapangan bahwa Indonesia tidak bisa mengelola potensi kekayaan laut kita karena menganggap bahwa pemerintahlah yang harus bekerja dan bertanggungjawab penuh untuk mengelola itu semua. Padahal peranan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan SDA kita.
Dari segi keamanan, pertahanan kelautan kita pun masih sangat rapuh sehingga dengan mudahnya negara asing masuk ke perairan kita tanpa ‘izin’. ‘Sela’ ini ternyata banyak diamati oleh negara lain sehingga beberapa negara tetangga seperti ingin merebut sebagian apa yang dimiliki oleh Indonesia.Keteledoran ini merupakan ancaman sekligus ‘blunder’ yang sangat membahayakan negara. Lambat laun bukan tidak mungkin kekayaan laut kita akan dirampas oleh negara asing yang lebih mumpuni dalam memanfaatkan perairan laut kita. Dan ini menjadi catatan pentingbuat pemerintah dan juga masyarakat untuk tidak sekedar mempertahankan status quo bangsa Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas namun meningkatkan mutu dan efektifitas SDM untuk dapat mengelola SDA khususnya di sektor kelautan demi kesejahteraan bangsa dan kedaulatan NKRI.
Indonesia adalah Negara Paradoks
Dalam memanfaatkan potensi laut Indonesia yang nan luas ini, kita masih lemah. Asinnya laut ternyata tidak menjamin Indonesia menjadi negara penghasil sekaligus negara pengekspor garam. Ternyata Indonesia harus mengimpor garam yang sebenarnya sangat mudah dihasilkan bagi negara yang memiliki laut yang luas dan potensial. Indonesia harus mengimpor garam setidaknya 1,04 ton pertahun atau sekitar USD 53,7 juta dari India. Tidak cukup itu, Indonesia masih mengimpor garam dari Australia sebesar 741,12 kg pertahun dengan dengan nilai sekitar USD 39,84 juta. Dan ditambah beberapa impor garam dari negara lain seperti Selandia Baru, Singapura dan Jerman.Bisa kita bayangkan garam sebanyak itu harus kita impor, padahal pemakaian garam untuk keperluan sehari – hari hanya sedikit. Dan lebih ironisnya lagi,Negara kita yang mempunyai laut yang luas untuk menghasilkan garam tetapi pemerintah justru gencar – gencarnya mengimpor garam dari luar negari. PARADOKS! Pemerintah selalu menjadikan alasan klasik di garda terdepan terkait ini yaitu kurangnya kualitas garam Indonesia. Artinya kita sama saja mensia – siakan potensi laut kita yang sebenarnya tidak lebih buruk kualitas garam kita dibandingkan garam dari luar negeri. Gambaran ini menjadi kegelisahan bersama di tengah ‘prestise’ bahwa negara Indonesia dianggap sebagai negara maritim.
Kekondisi Kelautan kita saat ini memang masih carut marut. Belum adanya formulasi ampuh yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut danliteratur ide yang masih sangat minim menyebabkan masalah kelautan hingga saat ini masih belum bisa dituntaskan.
Maka dengan demikian, Indonesia sekarang berada di posisi mana kita sendiri tidak tahu dan Negara maritim merupakan sebuah slogan negara yang tidak representatif. Dan kita selalu terjebak dengan ‘prestise’ ini.
“Indonesia dikatakan negara kepulauan sementara pulau – pulau kita banyak yang ‘hilang’. Indonesia dikatakan negara agraris tetapi kita menjadi pengimpor beras dari negara luar, dan Indonesia disebutkan sebagai negara maritim, tetapi pengelolaan kelautan kita masih lemah, penghasilan dari kelautan juga sangat sedikit dibandingkan dengan penghasilan dari aspek lain karena pemberdayaan dan pemanfaatannya belum optimal walaupun laut kita pada dasarnya cukup luas.
Sepertinya Indonesia adalah Negara Paradoks”.
Belum ada jawaban konkrit dimana posisi Indonesia sekarang. Tetapi yang jelas kita masih belum bisa mengelola SDA secara kompleksitas dan kolektivitas.
Mempertahankan NKRI dengan memperkuat pertahanan Indonesia menuju negara maritim.
Banyak pulau, luas laut dan panjang garis pantai merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Tetapi semuanya tidak bisa diolah dengan baik. Pada dasarnya negara maritim ialah negara yang memiliki Sumber Daya Laut yang potensial dan bisa dimanfaatkan dengan optimal. Tetapi Indonesia belum bisa memanfaatkan kekayaan laut yang cukup luas untuk diberdayakan secara suitable (tepat). Sehingga pada saat ini sepantasnya memang Negara Indonesia belum layak dikatakan negara maritim.
Kemudian dalam aspek pertahanan khususnya pertahanan kelautan kita, masih berantakan. Masyarakat masih belum memahami batas – batas laut negara, sehingga impact (dampak) yang terjadi adalah banyak nelayan – nelayan kita yang ditangkap karena melewati batas laut kita. Kemudian lemahnya pertahanan kelautan bisa dilihat dari gejolak yang terjadi seperti contoh kasus Ambalat serta hilangnya beberapa pulau – pulau Indonesia seperti Sipadan dan Ligitan. Ditambah lagi beberapa kejadian terakhir, dimana banyak nelayan dari luar negara kita telah ‘merampok’ hasil – hasil laut kita.
Tentunya ini dilatarbelakangi karena ketidakpahaman tentang batas daerah teritorial negara Indonesia dan ketidakseriusan pemerintah untuk menjaga perbatasan laut Indonesia. “Kalau begini terus bukan tidak mungkin satu persatu pulau – pulau negara ini akan ‘dirampas’ negara asing dan bisa menyebabkan ‘goyangnya’ NKRI sebagai negara kepulauan terbesar”.
Di lain sisi sistem penanganan tentang kekayaan laut juga masih sangat amburadul. Sudah sering kita dengar beberapa kasus tentang penangkapan ikan dengan sistem Pukat Harimau oleh oknum tertentu dan ini merupakan kegiatan ilegal yang seharusnya lebih ditangani secara represif karena akan berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati laut dan sangat merugikan negara. Ditambah lagi pemeliharaan laut masih sangat kurang. Dibandingakan dengan negara lain, negara Indonesia memiliki laut yang sudah sangat tercemar, baik dengan limbah industri maupun sampah – sampah yang dibuang sembarangan. Kompleksitas permasalahan diatas memang sangat memilukan sekaligus menjadi ‘cambuk’ terhadap Departemen terkait ataupun bagian pemerintah yang khusus menangani kelautan.
Pada Tahun 2009 sebenarnya pihak DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) pernah mencanangkan gagasan untuk merevitalisasi Kelautan dan Perikanan dengan target produksi, 9,7 juta ton dan nilai ekspor 5 milyar dolar AS. Bahkan target DKP ialah meningkatkan produksi perikanan budidaya hingga 2014 sebesar 300% dengan target peroleh devisa sebesar 5 milyar dolar/tahun.(3) Namun sampai saat ini masih berkutat pada wacana klise dan perkembangan yang mengindikatorkan kesuksesan target tersebut masih jauh dari harapan.
Disamping itu kelautan adalah aset yang potensial dan pemerintah harus bisa mempertahankan keuntungan ini dengan meningkatkan pertahanan negara dan membangun dukungan dari nomenklatur lainnya mulai dari yang sederhana yaitu masyarakat. Peran serta dan partisipasi secara masif akan mendukung pemanfaatan dan pertahanan laut yang lebih baik. Oleh karena itu pemerintah harus segera melakukan konsolidasi ke masyarakat hingga tataran paling bawah. Intensitas sosialisasi dan himbauan harus dilakukan secara intensif. Lebih dari itu pemerintah harus mengubah sistem di sektor kelautan negara untuk mencegah permasalahan selanjutnya. Bukan saja akan menciptakan keparadoksan Indonesia sebagai negara maritim tetapi juga akan mengganggu kestabilan NKRI andai saja pemerintah acuh terhadap permasalahankelautan negara.
Pemerintah dalam hal ini tidak bisa menunggu tetapi harus lebih proaktif dan bukan semata – mata masyarakat selalu dituntut harus kreatif. Tetapi harus diawali dengan merangkul mulai dari tataran bawah hingga departemen terkait yang mengurusi kelautan negara dan mulai menciptakan permasalahan ini menjadi permasalahan kolektif dan diselesaikan juga secara kolektif.
Sebagaimana terpaparkan, bahwa Indonesia memiliki luas laut jutaan kilometer menjadikan pekerjaan rumah ini begitu sulit dituntaskan. Tetapi pemerintah dalam hal ini harus menjadi motor dan menunjukkan perhatian lebih bahwa pemerintah memang peduli. Perlu adanya usaha yang lebih koorporatif dengan menyamakan persepsi tentang kelautan. Masyarkat dan pemerintah bisa duduk bersama untuk bisa menyamakn mind set (pola pikir) tentang pengelolaan kelautan Indonesia baik secara umum maupun secara khusus.
Secara umum, pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk menjaga ‘harta’ bersama. Penegasan terhdap permasalahan kelautan menjadi permasalahan bersama yang dampaknya bukan saja untuk pemerintah tetapi juga masyarakat juga ikut terimbas. Dan sebaliknya, keuntungan dari penanganan kelautan yang baik akan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat juga.
Sedangkan secara khusus, pemerintah mengajak masyarakat dan memberikan ruang bagi para masyarakat dengan menetapkan sebuah aturan yang disepakati bersama terhadap pengelolaan laut yang bisa dilakukan masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakat itu sendiri agar masyarakat turut secara langsung menikmati kekayaan laut. Dengan demikian pengeksploitasian kekayaan laut kita secara ilegal bisa diminimalisir.
Ini juga menjadi penting yaitu aturan – aturan dan kebijakan yang mengatur itu semua. Pemerintah selama ini terlalu disibukkan dengan menciptakan kebijakan – kebijakan dan undang – undang untuk aspek ekonomi dan sosial politik saja. Padahal selain itu, masih banyak yang perlu diatasi dan ditangani dengan kebijakan – kebijakan pemerintah seperti permasalahan kelautan kita. Karena sudah menjadi permasalahan mendasar jika ada sesuatu yang bersinggungan dengan kestabilan NKRI.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah mengeluarkan konsepsi baku untuk mengatasi permasalahan yang ada tentang kelautan.
Berbicara tentang konsepsi, sebenarnya memang kita masih terpaku dengan negara Indonesia sebagai negara yang cukup potensial menjadi negara agraris. Padahal ini menjadi salah ketika kita juga memiliki laut yang lebih luas bahkan lebih luas ketimbang daratan.
Pengkajian lebih baik adalah, dimana dengan memanfaatkan kelautan dan daratan serta mengembangkannya secara seimbang dan saling mendukung, maka kedua aspek ini menjadi peluang yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa kita.
Isu perompakan
Isu lain yang pernah berkembang adalah isu perompakan (piracy) kapal di laut Indonesia dan kita pernah mendapat reputasi buruk tentang keamanan kelautan dalam hal insiden perompakan kapal. Bahkan pada buku Perompakan Kapal di Indonesia(4) yang mengutarakan bahwa Indonesia pernah menyandang predikat sebagai pirate – republic (republik pirate) sekitar tahun 2004. Dan ini berdasarkan legitimasi data yang pernah disampaikan oleh International Maratime Bereau (IMB) yang merupakan satu – satunya lembaga Internasional yang paling bertanggung jawab atas laporan tentang kasus perompakan kapal di dunia. IMB memberitahukan ketika itu bahwa daerah Indonesia rawan akan perompakan khususnya di kawasan selat malaka yang notabene sebagai salah satu terminal transportasi laut.
Terlepas dari kevalidannya ataupun hanya sekedar konspirasi belaka, namun tetap saja isu ini menjadi pelik dan menciptakan skeptis baru tentang Indonesia. Relevansi isu ini juga mempengaruhi kondisi perekonomian kita saat itu.
Tetapi lebih dari itu pengalaman seperti ini dapat dijadikan referensi agar departemen pertahanan kita bisa lebih was – was terhadap ancaman perompakan dan mulai mempersiapkan diri serta merapatkan barisan agar keamanan kelautan negara tetap terjaga dari tindakan perompakan (piracy) yang bisa menggangu kestabilan negara.
Dalam konteks kelautan, pemerintah dapat melakukan revitalisasi untuk mendukung Indonesia menjadi negara maritim sejati. Secara geografis, laut merupakan pembatas antar pulau. Artinya Indonesia harus tetap mempertahankan eksistensi kepulauannya sebagai NKRI.
Kemudian pemerintah juga jangan selalu terjebak pada proses pembangunan di kawasan daratan. Fokus pemerintah pada pembangunan daratan yang lebih tinggi ketimbang pembangunan laut akan terlihat terlalu subjektif. Padahal seperti yang kita pahami bersama bahwa Indonesia memiliki laut yang cukup luas – lebih luas dari daratannya. Dalam hal ini pemerintah kurang objektif dan seolah – olah tidak memilik perencanaan pembangunan kelautan negara. Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia masih kurang menyadari akan kekayaan laut Indonesia. Ditambah lagi pengkajian oleh profesional tentang kelautan masih sangat kurang dan belum menunjukkan keprihatinan dan perhatian untuk laut.
Oleh karena itu mari kita tingkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan laut kita demi kesejahteraan bangsa. Dan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai NKRI, jangan biarkan satu persatu pulau dan laut kita ‘dijarah’. Kita tingkatkan rasa peduli terhadap kelautan kita. Ke depan kita bisa mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maritim sejati yang akan berdampak positif untuk mendukung sektor lainnya.
(1)Artikel Prof. Dr. Ir. Hasan Sitorus, MS dengan judul Membangun Negeri Bahari, 2010
(2)PT Superintending Company of Indonesia (Persero)adalah sebuah BUMNIndonesia yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian.
(3)Data statistik Departemen Kelautan dan Perikanan R.I. tahun 2010
(4)Perompakan di Indonesia (Fakta atau Konspirasi opini?), karya Rahman Fajriyansah, S.H., Penerbit Jaya Pustaka.
*Penulis adalah mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Lampung semester akhir sekaligus pemerhati pesisir laut

 tolong di like ya facebook ABADIORKES..)) minta bantuannya juga ya untuk klik kaleng Facebooknya untuk like di fan-facebook🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s