PENDIDIKAN: HAK ATAU KEWAJIBAN?

Prof. DR. H.A.R. Tilaar pernah menyampaikan bahwa Pendidikan itu adalah Hak Asasi Manusia dan disisi lain adalah sebuah proses.

Memang sedikit aneh ketika seorang pelamar kerja menyampaikan jawaban sumringah ketika salah seorang HRD perusahaan ‘X’ menanyakannya sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan kriteria pelamar yang harus dilengkapi sebagai syarat administrasi. “Bagaimana mungkin Anda seorang tamatan SMA bisa diterima di perusahaan kami, sementara kami membutuhkan tenaga kerja minimal lulusan Sarjana (S1)?” Dengan lugas sang pelamar tersebut mengatakan: “Menurut saya Pendidikan itu adalah HAK (sambil mengernyit jida, mengingat kitab kecil UUD’45 yang baru dibeli dari loak), bukan syarat bukan pula kewajiban. Jadi, kalau mau salahkan saya, salahkanlah Negara ini karena tidak memberikan hak saya, karena saya sudah bosan menuntut hak saya dari turun ke jalan, sampai aksi jahit mulut, dan tetap saja hak saya tidak diberikan.” Merasa underestimate, HRD tersebut langsung menyuruh pelamar terebut keluar dan menyatakan bahwa dia tidak diterima di perusahaan tersebut. Sang pelamar pun keluar dengan senyum simpul, dan tetap menjadi manusia yang sudah dimanusiakan lingkungan walaupun secara pendidikan formal dia belum dehumanisasi.

 

Memperhatikan alur perjalanan pendidikan kita, maka akan terlihat seperti segitiga terbalik. Artinya bahwa out put pendidikan yang diharapkan oleh UUD’45 tidak sejalan dengan proses pendidikan dewasa ini. UUD’45 menyatakan bahwa pendidikan adalah Hak asasi bangsa tanpa terkecuali dan sebagai strategi pencerdasan bangsa yang paling utama. Kata “pencerdasan” dalam hal ini memiliki indikator yang cukup luas, tidak sekedar cerdas secara berpikir tetapi cerdas secara moral dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan ideologi bangsa. Tetapi tidak demikian dalam perealisasiannya. Pendidikan kita sangat berjarak dari apa yang dinyatakan dalam konstitusi tertinggi Negara tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pendidikan yang berlangsung selama ini telah gagal mewujudkan amanah konstitusi sehingga pendidikan kita adalah pendidikan inskonstitusional.

 

Di samping itu, pendidikan kita belum bisa menghasilkan manusia yang seyogianya telah melewati proses dehumanisasi. Betapa tidak, tingkat SDM kita amatlah minim. Dan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu proses pendidikan. Secara moral pun pendidikan kita belum mampu memproduksi SDM-SDM yang bermoral. Gejalanya bisa kita lihat dimana para pejabat Negara ini yang notabene sudah mengikut proses pendidikan sampai pada strata tertinggi, ternyata belum menjamin kalau pejabat tersebut sudah memiliki moral yang baik. Tindak KKN yang sering dilakukan, tindak plagiatisasi yang marak terjadi, dan disinyalir beberapa ada yang beridiri di bawah tiang Merah Putih namun ternyata seorang pengkhianat bangsa. Dan perilaku seperti ini sudah jelas merupakan inmoralisasi yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengikuti proses pendidikan sampai strata tertinggi. Oleh karena itu, apakah masih relevan pendidikan bangsa kita hari ini?

 

UOUS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s